Optimalisasi Peran BPR

Optimalisasi Peran BPR Dalam Menanggulangi Kemiskinan, telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan agenda kegiatan. Kegiatan ini mendapat sambutan cukup antusias dari berbagai kalangan baik dari para Dosen dan Mahasiswa, ormas, Pengasuh Pesantren, para pelaku usaha kecil dan menengah, maupun Instansi Pemerintah. Mereka semua mengharapkan agar kegiatan sejenis dapat terus dilanjutkan sebagai wahana bertukar pikiran dan informasi, serta menjadi ajang menyampaikan pemikiran dan pendapat tentang pentingnya membangun perekonomian yang kokoh, mandiri dan menyeluruh pada semua lapisan masyarakat yang salah satunya adalah melalui optimalisasi peran dunia perbankan maupun BPR dalam menanggulangi kemiskinan agar kpertumbuhan perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik tanpa menghadapi kendala yang berarti.

Persoalan kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. Untuk itulah kita harapkan kita memiliki program penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan yang pada akhirnya akan muncul masyarakat yang makin mandiri, kreatif, inovatif dan produktif. Kunci keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan terletak pada kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun program pembangunan yang pro rakyat yang lebih mengedepankan belanja publik daripada belanja aparatur, serta keterlibatan seluruh masyarakat dalam rangka merubah prilaku dalam menuju hidup yang berorientasi kesejahteraan.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan memberikan iklim kondusif bagi rakyat miskin untuk mampu keluar dari garis kemiskinan dengan berbagai regulasi maupun fasilitasi bagi kaum miskin melalui dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya, sehingga lembaga keuangan baik perbankan maupun bukan perbankan serta pelaku usaha di lapangan mampu memanfaatkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan usaha dengan lancar, yang pada akhirnya mampu mendorong akselarasi terhadap berkembangnya sector ekonomi secara sehat.

Salah satu penopang terbesar ekonomi rakyat Indonesia adalah sektor ekonomi kerakyatan yang merupakan sektor terbesar penyerap tenaga kerja dan penghidupan rakyat Indonesia. Guna menghidupkan dan mengembangkan sektor ini, Pemerintah Daerah sebaiknya mengoptimalkan kegiatan penyuluhan dan interaksi kepada para pelaku sector ekonomi kerakyatan (informal) baik yang telah terdata maupun belum untuk menunjang pengembangan usaha, pengembangan kemitraan, serta mencari sasaran dan bentuk kebijakan yang tepat bagi kemajuan ekonomi informal. Untuk penyebaran informasi dan sosialisasinya bisa menggandeng pihak-pihak ormas/LSM terkait. Sehingga para pelaku usaha ekonomi informal merasa diperhatikan oleh pemerintah.

Untuk lebih mengefektifkan peran berbagai komponen yang terkait dengan kegiatan perekonomian, seyogyanya Pemerintah juga turut berperan aktif membantu mempermudah akses permodalan kepada para pelaku ekonomi informal dengan memberdayakan industri keuangan yang memiliki akses langsung kepada masyarakat di pedesaan dan pasar-pasar dengan membuat program-program terobosan yang efektif, melakukan penataan dan pemangkasan terhadap mata rantai birokrasi dan memberikan berbagai kemudahan bagi para pelaku usaha dalam negeri, disamping  juga memberikan insensif kepada para pelaku usaha kecil untuk menjadikan iklim usaha di Indonesia lebih kompetitif dan efisien.